sumberpedia – Ben Davis, gelandang timnas Thailand dituduh melanggar wajib militer di Singapura. Davis dapat ditangkap jika ia pergi kesana untuk bermain di piala AFF 2024.
Davis masuk dalam daftar 26 pemain Thailand untuk Piala AFF 2024 yang dijadwalkan melakoni laga tandang di Singapura pada 17 Desember mendatang. Namun gelandang itu beresiko ditangkap karena belum menuntaskan wajib militer negaranya sesuai hukum Singapura.
Peristiwa ini mencuat saat Thailand tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura pada 2021. Davis sempat masuk dalam daftar pemain sementara, namun pelatih Thailand saat itu, Mano Polking, memutuskan tak memanggilnya.
Davis lahir di Phuket pada tahun 2000 dari ibu berkebangsaan Thailand dan ayah berkebangsaan Inggris. Ia pindah ke Singapura bersama keluarganya saat berusia lima tahun dan menjadi warga negara Singapura empat tahun kemudian.
Gelandang tersebut bermain untuk tim U-16 dan U-19 Singapura. Ia kemudian dipanggil ke tim nasional pada tahun 2018 tetapi tidak bermain. Setahun sebelumnya, Davis menjadi pemain Singapura pertama yang menandatangani kontrak profesional dengan klub Liga Primer, Fulham. Davis mengajukan permohonan penangguhan wajib militer kepada Kementerian Pertahanan Singapura tetapi ditolak.
Saat itu, kasus Davis dibawa ke Parlemen Singapura. Menteri Pertahanan Ng Eng Hen mengemukakan tiga alasan penolakan permintaan penangguhan tersebut.
- Davis mendaftar untuk bermain untuk Fulham sebagai pemain nasional Inggris.
- Ayah Davis tidak memberikan tanggal pasti kapan putranya akan mengikuti wajib militer.
- Ayah Davis membiarkan putranya melepaskan kewarganegaraan Singapura demi karier sepak bola.
Asosiasi Sepak Bola Thailand dan Ben Davis menolak mengomentari masalah tersebut ketika dihubungi.
Thailand telah memanggil sejumlah pemain sesuai dengan peraturan Piala AFF 2024. Namun, tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain dalam skuad resmi sebelum setiap pertandingan. Oleh karena itu, Davis mungkin tidak akan pergi ke Singapura bersama Thailand untuk menghindari risiko hukum.
Baca Juga : Runtuh nya Rezim Otoriter
